KEPALA DESA DOMAS
KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
PERATURAN KEPALA DESA DOMAS
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DOMAS TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DOMAS,
|
Menimbang |
: |
|
bahwa sebagai pelaksanaan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 140/23/437.80/2026 perihal Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 dan Keterbatasan Fiskal Desa pada Tahun 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Domas Tahun Anggaran 2026. |
|
Mengingat |
:
|
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); |
|
|
|
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); |
|
|
|
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); |
|
|
|
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tetang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); |
|
|
|
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
|
|
|
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); |
|
|
|
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |
|
|
|
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |
|
|
|
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); |
|
|
|
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); |
|
|
|
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|
|
|
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); |
|
|
|
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); |
|
|
|
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); |
|
|
|
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151); |
|
|
|
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12); |
|
|
|
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2); |
|
|
|
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14); |
|
|
|
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6); |
|
|
|
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59); |
|
|
|
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38); |
|
|
|
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 37); |
|
|
|
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 69); |
|
|
|
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 17); 28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 30); 29. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 104); |
|
|
|
30. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 410/1283/437.80/2025 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Penyerta melalui Dana Desa, Dukungan Pemanfaatan Aset Desa, dan Kemitraan Usaha Koperasi Merah Putih tanggal 25 September 2025; 31. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 500/3074/437.56/2025 Perihal Pembangunan Insfrastruktur Gerai dan Sarana Prasarana Pendukung Koperasi Merah Putih tanggal 17 Desember 2025; 32. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 140/23/437.80/2026 Perihal Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2025 dan Keterbatasan Fiskal Desa pada Tahun 2026 tanggal 7 Januari 2026; 33. Peraturan Desa Domas Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Domas Tahun 2017 Nomor 06); |
|
|
|
34. Peraturan Desa Domas Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Domas Tahun 2019 Nomor 03); |
|
|
|
35. Peraturan Desa Domas Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Domas Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Domas Tahun 2025 Nomor 02); |
|
|
|
36. Peraturan Desa Domas Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Domas Tahun 2025 Nomor 03); 37. Peraturan Desa Domas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Domas Tahun 2025 Nomor 7); 38. Peraturan Kepala Desa Domas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Domas Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Domas Tahun 2025 Nomor 2). |
MEMUTUSKAN
|
Menetapkan |
: |
PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DOMAS TAHUN ANGGARAN 2026.
|
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:
|
1. |
Pendapatan Desa |
|
|
|
|
|
1.1. |
Pendapatan Asli Desa |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
65.000.000,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah PADesa setelah perubahan |
Rp |
65.000.000,00 |
|
|
1.2. |
Transfer |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
2.229.966.000,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan |
Rp |
2.229.966.000,00 |
|
|
1.3. |
Lain-lain Pendapatan yang sah |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
7.052.717,01 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan |
Rp |
7.052.717,01 |
|
|
Jumlah Pendapatan setelah perubahan |
Rp |
2.302.018.717,01 |
|
|
2. |
Belanja Desa |
|
|
|
|
|
2.1. |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
984.817.500,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
124.200.000,00 |
|
|
|
Jumlah setelah perubahan |
Rp |
1.109.017.500,00 |
|
|
2.2. |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
1.418.312.500,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
(124.200.000,00) |
|
|
|
Jumlah setelah perubahan |
Rp |
1.294.112.500,00 |
|
|
2.3. |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
32.890.000,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah setelah perubahan |
Rp |
32.890.000,00 |
|
|
2.4. |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
|
|
|
|
|
c. Semula |
Rp |
61.080.000,00 |
|
|
|
d. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah setelah perubahan |
Rp |
61.080.000,00 |
|
|
2.5. |
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
18.000.000,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah setelah perubahan |
Rp |
18.000.000,00 |
|
|
Jumlah Belanja setelah perubahan |
Rp |
2.515.100.000,00 |
|
|
|
Surplus/Defisit setelah perubahan |
Rp |
(213.081.282,99) |
|
|
3. |
Pembiayaan Desa |
|
|
|
|
|
3.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
213.081.282,99 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah Penerimaan setelah perubahan |
Rp |
213.081.282,99 |
|
|
3.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
|
|
|
a. Semula |
Rp |
0,00 |
|
|
|
b. Bertambah/(Berkurang) |
Rp |
0,00 |
|
|
|
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan |
Rp |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Selisih pembiayaan setelah perubahan |
Rp |
213.081.282,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan |
Rp |
0,00 |
||
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Domas.
Ditetapkan di : Domas
Pada tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Desa Domas,
ttd
SRI RETNOWATI
Diundangkan di : Domas
Pada tanggal : 12 Januari 2026
Sekretaris Desa Domas
ttd
ADITYA IRWANSYAH
BERITA DESA DOMAS TAHUN 2026 NOMOR 1
Link Download : https://drive.google.com/file/d/1wWE6PamNymIny3zGzMr3u8c15XVUZjum/view?usp=drive_link